Posted by: sherlockh30 | January 31, 2009

Utak-atik Kebijakan ala Bank Indonesia

 

3178924p

Sebagai regulator dari industri dengan regulasi yang ketat, Bank Indonesia terkenal rapi, cerdas, dan canggih dalam merumuskan kebijakan. Satu kebiasaan bank sentral adalah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk paket, dan selalu bernuansa melonggarkan sekaligus memperketat.

Kekhasan Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan kembali terasa saat Gubernur BI Boediono mengumumkan arah kebijakan perbankan 2009 pada pertemuan tahunan perbankan atau Banker’s Dinner, Jumat (30/1) di Jakarta.

Ada sekitar delapan kebijakan baru yang menjadi arah perbankan ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut terbagi dalam dua jalur pendekatan, yakni penguatan fungsi intermediasi dan penguatan ketahanan sistem perbankan.

Selain ditujukan kepada perbankan, BI juga mengeluarkan paket kebijakan untuk dirinya sendiri, yang bertujuan memperkuat kemampuan BI dalam memantau dan mengawasi perbankan. BI juga akan menyempurnakan fungsi dan organisasinya.

Dari delapan kebijakan yang ditujukan kepada perbankan, enam di antaranya bernuansa melonggarkan. Sisanya bernuansa memperketat.

Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya selalu mencari keseimbangan antara pelonggaran dan pengetatan aturan.

Maknanya, jangan sampai pelonggaran yang dilakukan mengabaikan prinsip kehatian-hatian bank dalam mengelola risiko. Aturan yang diterbitkan juga cenderung fleksibel, tergantung tingkat kemampuan bank dalam menyerap risiko. Bank yang memiliki manajemen risiko lebih baik, bisa mendapatkan relaksasi lebih besar.

Kredit

Salah satu fokus paket kebijakan BI kali ini adalah mendorong penyaluran kredit perbankan.

Kebijakan ini mau tidak mau harus dilakukan dengan merelaksasi segala aturan yang terkait penyaluran kredit. Tanpa relaksasi, maka di masa krisis keran kredit dipastikan akan tersumbat. Terbukti, penyaluran kredit selama November-Desember 2008 yang relatif berhenti.

Untuk relaksasi aturan guna mendorong kredit, BI mengutak-atik bobot risiko dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), penilaian kualitas aktiva produktif, dan penyisihan penghapusan aktiva.

BI menurunkan bobot risiko kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dijamin asuransi kredit berstatus BUMN, dari 50 persen menjadi 20 persen.

Dengan penurunan ini, bank dapat menyalurkan kredit UMKM yang dijamin, dua setengah kali lebih banyak dari sebelumnya dengan rasio kecukupan modal (CAR) dan nominal modal yang sama. Artinya, tanpa perlu menambah modal, kapasitas bank menyalurkan kredit ke segmen tersebut akan meningkat.

Selanjutnya, BI hanya memberlakukan satu pilar penilaian kualitas aktiva produktif, yakni ketepatan membayar, untuk menilai kolektibilitas kredit sampai Rp 1 miliar.

Sebelumnya, kolektibilitas kredit di atas Rp 500 juta harus dinilai dengan tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja keuangan, dan ketepatan membayar.

Pilar prospek usaha dan kinerja keuangan dihilangkan karena tidak relevan lagi diterapkan saat krisis. Ini mengingat seluruh prospek usaha tiba-tiba memburuk.

Langkah ini menyelamatkan bank dari potensi peningkatan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) sehingga bank tidak perlu banyak menyiapkan pencadangan. Ini berarti modal bank tidak tergerus.

Dengan modal yang tetap kuat dan tak perlu mengalihkan konsentrasi untuk membenahi NPL, bank akhirnya bisa tetap fokus menyalurkan kredit.

BI juga menghapus kewajiban bank menyisihkan penghapusan aktiva untuk properti yang terbengkalai di bawah 50 persen.

Relaksasi ini juga membuat modal bank tetap terjaga dalam mendukung penyaluran kredit.

Menyikapi ketatnya likuiditas, BI pun mendorong bank memperluas jaringan kantor agar bisa lebih mudah menghimpun dana masyarakat.

Terkait ini, BI pun menyederhanakan mekanisme pelaporan pembukaan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas (kas keliling, payment point, ATM, dan lainnya yang sejenis), yakni cukup dilakukan melalui Laporan rencana bisnis bank (RBB). Dalam ketentuan sebelumnya, pelaporan dilakukan setiap kali bank akan membuka kantor-kantor tersebut.

Prosedur peningkatan atau penurunan status kantor disederhanakan, tanpa melalui proses tutup/buka kantor.

Pengalaman

Belajar dari pengalaman kasus Bank Century, BI membuat kebijakan, melarang pemegang saham pengendali bank menggadaikan kepemilikan sahamnya.

Adapun ketentuan manajemen risiko, khususnya terkait dengan produk dan aktivitas baru bank, BI mewajibkan bank melaporkan produk dan aktivitas baru tujuh hari setelah efektif.

Selain itu, bank wajib melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan kesiapan bank (misalnya analisis risiko, kesiapan SOP, SDM, dan sistem pendukung).

Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada BI sebelum berlaku efektif untuk setiap produk dan aktivitas baru bank (termasuk kegiatan keagenan produk lembaga keuangan internasional yang dipasarkan oleh bank nasional, atau offshore product).

Untuk produk bank yang merupakan structured product dan produk derivatif, diperlukan kualifikasi dan persyaratan bagi bank yang diperkenankan melaksanakan kegiatan bisnis tersebut, serta hanya diperkenankan bagi nasabah yang memahami produk tersebut (sophisticated costumers).

Terkait ini, bank wajib melaporkan aktivitas offshore product dan structured product secara berkala.

Terkait konsolidasi, BI mengeluarkan kebijakan, untuk mendukung konsolidasi perbankan nasional, yaitu bagi bank yang melakukan merger melalui dua tahap, yakni melalui akuisisi yang dilanjutkan dengan proses merger, proses perizinannya dipersingkat.

Ditulis oleh M. Fajar Marta pada harian KOMPAS


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: